KPK Diminta Selidiki Bimtek Rutin ASN Pemkab Deli Serdang di Berastagi Cotege

Belakangan ini, publik dihebohkan dengan laporan mengenai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Permintaan untuk investigasi ini datang dari Dr. M. Taufiq Hidayah Tanjung, Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia, yang meminta lembaga penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri lebih dalam kasus ini. Hal ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Bimtek Rutin ASN Pemkab Deli Serdang di Hotel Berastagi Cottage

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemkab Deli Serdang diketahui rutin mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Berastagi Cottage yang berlokasi di Kabupaten Karo. Hotel ini adalah milik keluarga Bupati Deli Serdang, Asri Ludin. Pada tanggal 21-22 Mei 2026, beberapa pejabat Deli Serdang mengikuti Bimtek bertema Penguatan Kapasitas yang dihadiri langsung oleh Bupati Asri Ludin Tambunan. Selain itu, pada tanggal 12-13 Juni 2026, Bimtek juga dilaksanakan untuk 132 pejabat administrator lingkungan, yang kembali dihadiri oleh Bupati Asri Ludin di lokasi yang sama.

Indikasi Konflik Kepentingan

Menurut Taufiq, adanya kegiatan ini menimbulkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan yang dapat berujung pada praktik korupsi. Dalam konteks hukum, khususnya pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 12i menjelaskan bahwa benturan kepentingan dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, konflik kepentingan ini bisa muncul dalam berbagai aspek lainnya, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Desakan untuk Penyelidikan KPK

Taufiq menegaskan bahwa adanya dugaan konflik kepentingan dalam penggunaan Hotel Berastagi Cottage sebagai tempat Bimtek oleh ASN Pemkab Deli Serdang patut diusut lebih lanjut. Dia mengungkapkan, “Kami menduga adanya Conflict of Interest yang perlu diselidiki oleh KPK, mengingat hotel tersebut merupakan aset keluarga Bupati Deli Serdang.” Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan jabatan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Peran Pemkab dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Di tengah upaya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menyukseskan agenda Piala AFF U-19, Pemkab Deli Serdang seharusnya lebih fokus pada pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD). Taufiq menunjukkan bahwa pada saat yang sama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang sibuk menagih pajak tiket dari kegiatan tersebut. Ia berpendapat bahwa jika penagihan pajak tiket dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan PAD, maka seharusnya Bupati Asri Ludin mendorong pelaksanaan Bimtek di hotel-hotel yang ada di wilayah Deli Serdang, bukan di luar daerah.

Pentingnya Lokasi Kegiatan Pemerintah

Melakukan kegiatan pemerintahan di luar wilayah Deli Serdang, seperti di Berastagi, Kabupaten Karo, hanya akan mengalihkan potensi pajak yang seharusnya bisa dinikmati oleh daerah tersebut. Taufiq menambahkan, “Kami mendukung upaya peningkatan PAD. Namun, sangat disayangkan jika kegiatan pemerintah masih dilaksanakan di luar Deli Serdang, padahal sektor perhotelan di daerah ini cukup berkembang.”

Potensi Pajak Daerah yang Belum Dimaksimalkan

Dengan adanya potensi pajak yang besar dari sektor perhotelan, seyogianya Pemkab Deli Serdang dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Taufiq menekankan bahwa setiap kegiatan pemerintah seharusnya dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan daerah yang bersangkutan.

Rekomendasi untuk Pemkab Deli Serdang

Dalam rangka memperbaiki kondisi ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada Pemkab Deli Serdang, antara lain:

• Melaksanakan kegiatan Bimtek dan acara lainnya di lokasi yang ada di dalam wilayah Deli Serdang.
• Mendorong pemanfaatan fasilitas perhotelan lokal untuk meningkatkan PAD daerah.
• Menjaga transparansi dalam setiap kegiatan pemerintah untuk mencegah dugaan KKN.
• Melibatkan masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintah.
• Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait untuk pengembangan sektor perhotelan di daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemkab Deli Serdang dapat memperbaiki citra publiknya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya ini tidak hanya akan membawa keuntungan bagi daerah, tetapi juga akan mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.